Paradigma Kurikulum Merdeka, Pengamat Pendidikan: Banyak Konten Menyerang Islam

Tsaqofatuna.id - Pengamat Pendidikan, Dr. N. Faqih Syarif H, S.Sos.I., M.Si., mengungkapkan bahwa tujuan paradigma kurikulum merdeka belajar banyak konten yang menyerang Islam.

"Kalau kita perhatikan lagi, tujuan paradigma kurikulum merdeka belajar, ternyata banyak dari konten-konten yang menyerang Islam, misalnya: Gender Equality, kesehatan reproduksi yang sarat dengan muatan paham kebebasan berperilaku, dan moderasi beragama," ujarnya dalam acara Kabar Petang: SMA Merdeka Tanpa Jurusan, Ide Cerdas? di Kanal YouTube Khilafah News, Ahad (28/07/2024).

Karena menurutnya, dalam tema-tema penguatan profil Pancasila yang diberikan sejak SD hingga SMA sebagai kegiatan utama kurikulum arah pembahasannya sekuler, paradigmanya adalah memisahkan agama dari kehidupan. “Profil penguatan Pancasila ini misalnya, sudah diberikan di SD 20%, SMP 25%, SMA 30%, melalui muatan lokal ataukah tambahan atau pelajaran intrakurikuler," bebernya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, kalangan Muslim dan para Pendidik Muslim mengkritik bahwa kurikulum merdeka belajar mengurangi porsi pendidikan agama sebagai dasar penting dalam membentuk karakter dan moral siswa.

“Konten-konten agama atau porsi pendidikan agama dalam kurikulum merdeka belajar dikurangi sangat signifikan sekali, lalu bagaimana kita mau meletakkan pondasi dasar di dalam membentuk karakter dan moral itu,”bebernya.

Pengamat ini juga mengkhawatirkan, kurikulum merdeka belajar kurang diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Sedangkan, total jam pelajaran per tahun yang dialokasikan untuk agama Islam hanya 13%. Itu pun Islam sebagaimana perspektif Barat.

“Ada kekhawatiran bahwa nilai-nilai agama kurang diintegrasikan di dalam semua mata pelajaran. Mereka (para pendidik Islam) menginginkan pendekatan yang lebih holistik di mana nilai-nilai Islam harus diintegrasikan dalam setiap aspek pembelajaran," tandasnya.[]AbuGenduk

Amin Rais: Masuknya Muhammadiyah ke Dunia Pertambangan Akan Memunculkan Pertikaian Internal

Tsaqofatuna.id - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1995-1998, Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais, M.A., Ph.D. mengkhawatirkan, masuknya Muhammadiyah ke dunia pertambangan akan memunculkan pertikaian internal.

"Saya khawatir begitu Muhammadiyah masuk ke dunia pertambangan yang memang bukan habitatnya, pelan tapi pasti akan muncul pertikaian internal mengguncang stabilitas Muhammadiyah," ujarnya dalam Tayangan: Muhammadiyah, Beristighfarlah!" Di kanal YouTube Amin Rais Official, Jum'at (26/7/2024).

Karena, Amin Rais mengungkapkan, di Muhammadiyah itu ada semacam begitu ada kegiatan yang menyangkut uang, hampir bisa dipastikan akan ada riak-riak kecil yang terjadi di majelis-majelis Muhammadiyah.

Menurutnya, majelis seperti tarjih mungkin tidak ada riak. Namun riak akan mungkin muncul di majelis kesehatan dan pendidikan karena bersangkutan juga dengan uang.

Apalagi dunia pertambangan, Amin Rais juga mengungkapkan bahwa itu adalah dunia yang ganas dan para pemainnya sebagian besar adalah bandit-bandit tanpa moral dan pertimbangan akal sehat karena hanya satu tujuannya mengeruk hasil sumber daya alam seperti batu bara tanpa ampun demi dollar atau rupiah sebanyak-banyaknya.

"Penuh dengan segala macam jebakan dan lain-lain,"pesannya.

Diketahui, PP Muhammadiyah secara resmi menerima konsesi izin usaha pertambangan atau izin tambang tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (28/7). "Memutuskan bahwa siap mengelola izin pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam konferensi pers. [] Muhar

Dua Penyebab Penyimpangan Dan Pengkhianatan Para Penguasa

Tsaqofatuna.id-Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, Ustadz Indra Fakhruddin menyatakan bahwa di era Jokowi ini banyak lahir berbagai undang-undang yang mengkhianati amanah dan kepentingan rakyat.

"Ada Perpu Ormas, ada undang-undang cipta kerja, undang-undang IKN dan juga revisi undang-undang KPK, sebelumnya juga ada undang-undang migas, undang-undang minerba, dan sebagainya. Semua produk undang-undang tadi itu lebih untuk kepentingan penguasa, para pemilik modal, dan tentu menguatkan oligarki. Hanya untuk segelintir orang saja, bukan untuk kepentingan rakyat kebanyakan," ujarnya dalam Bedah Buletin Dakwah Kaffah Edisi 351, Jum'at (12/07/2024), di kanal YouTube Rumah Inspirasi Perubahan.

Direktur Rumah Inspirasi Perubahan kemudian melanjutkan bahwa secara garis besar akar penyimpangan dan pengkhianatan para penguasa hanya ada dua sebab akar masalahnya.

Pertama, faktor personal atau individual

"Yakni tidak ada lain adalah memang mental khianat, korup, dan tidak amanah yang melekat pada pribadi-pribadi penguasa dan para pejabat yang diangkat, terusnya.

Kedua, faktor sistemik.

"Tidak ada lain adalah penggunaan sistem pemerintahan demokrasi yang terbukti rusak dan merusak," terangnya.

Ustadz Indra Fakhruddin lalu menjelaskan bahawasannya sistem demokrasi menjadi pintu terbuka untuk pengkhianatan para penguasa dan para pejabat negara.

"Dan ini adalah merupakan satu siklus setan," pungkasnya.[] Islamsyah